lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersiap memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Langkah strategis ini diambil melalui kesepakatan pertukaran informasi perpajakan otomatis antarnegara guna mendukung implementasi aturan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT).
Langkah besar ini resmi dimulai setelah DJP menandatangani kerja sama perpajakan dalam kerangka Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA). Kesepakatan penting tersebut diraih dalam ajang Competent Authorities Conference ke-13 yang berlangsung di Kotor, Montenegro, pada akhir Oktober 2026. Dengan penandatanganan ini, Indonesia resmi tercatat sebagai negara ke-41 yang bergabung dalam daftar OECD untuk mekanisme GIR-MCAA.
Melalui skema ini, otoritas pajak Indonesia akan memiliki akses luas terhadap data perpajakan grup perusahaan multinasional di berbagai belahan dunia. Tujuannya jelas, yakni memastikan setiap perusahaan besar mematuhi aturan pajak minimum global yang telah ditetapkan. Proses pertukaran data ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2027, setelah seluruh negara mitra memenuhi persyaratan teknis dan mengaktifkan hubungan pertukaran informasi secara resmi.
Secara teknis, laporan GIR merupakan dokumen standar yang merinci informasi grup perusahaan multinasional serta bagaimana mereka menerapkan aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di negara tempat mereka beroperasi. Pengawasan ini menyasar perusahaan-perusahaan dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro. Dengan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI), DJP dapat memperoleh laporan tersebut secara otomatis dari negara mitra untuk memastikan kepatuhan pajak di tanah air.
Menariknya, sistem ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Melalui sistem pelaporan terpusat (central filing), grup perusahaan multinasional tidak perlu lagi repot melapor secara berulang-ulang di setiap negara tempat mereka beroperasi. Mereka cukup menyampaikan laporan GIR di satu negara yang memenuhi persyaratan, sehingga proses administrasi menjadi jauh lebih efisien.
Selain fokus pada pertukaran informasi, Indonesia juga mengambil peran aktif dalam mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara. Hal ini menjadi krusial mengingat mobilitas modal dan aset internasional yang semakin tinggi. Tanpa adanya kolaborasi antarotoritas pajak dunia, upaya penagihan pajak seringkali terbentur tembok hukum ketika aset atau pihak yang bertanggung jawab berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Indonesia pun mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat bantuan penagihan pajak lintas batas (cross-border assistance in recovery of tax claims). Pemerintah berharap negara-negara yang masih memiliki batasan dalam ketentuan bantuan penagihan pajak dapat mempertimbangkan untuk mencabut reservasi tersebut atau setidaknya memperluas kerja sama melalui kesepakatan bilateral. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah bagi para wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban mereka dengan memindahkan aset ke luar negeri.
