lahatsatu.com – Isu mengenai kewajiban perusahaan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini tengah menjadi sorotan tajam. Kabar yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut memicu spekulasi di kalangan pelaku usaha dan serikat pekerja. Menanggapi kegaduhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya angkat bicara untuk meluruskan informasi yang dianggap tidak akurat tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait lembaga mana yang akan memegang mandat sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Ia secara tegas membantah narasi yang menyebutkan bahwa Danantara telah ditunjuk sebagai wadah penyetoran dana tersebut.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar. Sampai detik ini, belum ada keputusan dari pemerintah mengenai lembaga mana yang akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut," ujar Indah dalam keterangan resminya pada Minggu (15/11/2026).
Secara hukum, mandat mengenai keberadaan Dana Cadangan Pesangon sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, Indah menjelaskan bahwa aturan tersebut masih bersifat payung hukum besar. Untuk menjalankan teknis di lapangan, pemerintah masih memerlukan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Tanpa adanya PP tersebut, segala detail mengenai mekanisme pengelolaan, tata kelola, hingga lembaga yang bertanggung jawab belum bisa ditetapkan secara final.
Kemnaker menekankan bahwa proses penyusunan aturan pelaksana ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah berencana melakukan penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dianggap krusial agar kebijakan yang lahir nantinya bersifat adil dan tidak berat sebelah.
"Kami ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan dua sisi secara seimbang, yakni kepentingan perlindungan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," tambah Indah.
Dalam Peraturan Pemerintah yang sedang digodok, nantinya akan diatur secara mendalam mengenai berbagai aspek teknis. Hal ini mencakup mekanisme pengelolaan dana, sumber pendanaan, struktur organisasi lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban yang transparan. Oleh karena itu, klaim yang menyebutkan Danantara atau bahkan Kemnaker sebagai pengelola dana saat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Menutup keterangannya, Indah mengimbau kepada para pengusaha, buruh, dan masyarakat luas agar lebih bijak dalam menyerap informasi. Ia meminta publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah. Kemnaker berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar tetap transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.




