Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara

lahatsatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan langkah besar untuk menjamin hak-hak pekerja di Indonesia. Melalui regulasi terbaru, pemerintah berencana mengambil alih pengelolaan

Agus sujarwo

Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara

lahatsatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan langkah besar untuk menjamin hak-hak pekerja di Indonesia. Melalui regulasi terbaru, pemerintah berencana mengambil alih pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) dengan menunjuk lembaga pemerintah sebagai pengelola terpusat. Kebijakan ini diambil guna memastikan setiap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan hak finansial mereka secara penuh tanpa hambatan.

Langkah strategis ini merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, perusahaan tidak lagi diperbolehkan hanya menyimpan dana pesangon secara mandiri, melainkan wajib menyetorkannya ke lembaga pemerintah yang telah ditunjuk. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem jaminan yang lebih aman dan transparan bagi para buruh dan karyawan.

Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa kewajiban ini harus sudah diperhitungkan oleh perusahaan sejak awal masa kerja karyawan. Khusus bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pengusaha wajib mengalokasikan likuiditas untuk pesangon sejak hari pertama mereka bekerja.

"Jadi, sejak awal seorang pekerja dikontrak sebagai PKWTT, pengusaha sudah harus menghitung likuiditasnya. Uang tersebut nantinya dititipkan dan disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam acara sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengakhiri drama tunggakan pesangon yang kerap menimpa pekerja, terutama di sektor industri padat karya. Indah mencontohkan kasus di beberapa pabrik di Jawa Tengah yang hingga kini masih mengalami kendala dalam penyelesaian pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Dengan adanya pengelolaan terpusat oleh negara, risiko pekerja kehilangan hak dasarnya akibat perusahaan yang tidak mampu membayar dapat diminimalisir.

Pemerintah memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Perusahaan diberikan waktu satu tahun untuk melakukan pendataan jumlah karyawan serta perhitungan total dana pesangon yang harus disiapkan. Batas akhir penyetoran dana tersebut ditetapkan pada Oktober 2027, sehingga lembaga pengelola diharapkan sudah siap beroperasi penuh pada tahun 2028.

Perlu digarisbawahi bahwa mekanisme dana cadangan pesangon ini berbeda dengan Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini dikelola secara internal oleh perusahaan. Indah mengimbau para pengelola DPLK di perusahaan-perusahaan untuk segera melakukan penyesuaian sistem agar tidak terlambat memenuhi kewajiban tersebut.

Ketegasan pemerintah juga terlihat dari ancaman sanksi bagi perusahaan yang membangkang. Jika pengusaha tidak menyediakan atau tidak menyetorkan dana cadangan pesangon sesuai ketentuan, mereka akan menghadapi sanksi administratif yang berat. Sanksi tersebut mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian operasional sementara, hingga pencabutan izin usaha secara permanen. Meski demikian, aturan ini memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak terbebani oleh regulasi ini.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar