Jaminan Pesangon Pekerja Segera Berubah

lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah revolusioner untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di tanah air. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menunjuk sebuah lembaga pemerintah khusus

Agus sujarwo

Jaminan Pesangon Pekerja Segera Berubah

lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah revolusioner untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di tanah air. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menunjuk sebuah lembaga pemerintah khusus yang akan bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas maraknya kasus perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa skema baru ini bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran hak karyawan. Melalui sistem ini, setiap perusahaan nantinya diwajibkan untuk menyetorkan dana pesangon mereka ke lembaga pengelola yang telah ditunjuk oleh negara.

Jaminan Pesangon Pekerja Segera Berubah
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Bagi para pengurus atau pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di masing-masing perusahaan, silakan mulai berbenah dari sekarang. Karena pada Oktober 2027, seluruh dana pesangon wajib diserahkan ke dalam sistem Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Langkah besar ini dipicu oleh keprihatinan mendalam terhadap fenomena perusahaan yang dinyatakan pailit atau gulung tikar. Indah mencontohkan kasus memilukan yang menimpa salah satu raksasa industri tekstil di Jawa Tengah pada awal tahun 2026. Akibat kebangkrutan tersebut, sekitar 11.000 buruh terancam kehilangan hak pesangon mereka tanpa kepastian yang jelas.

Menurutnya, tren perusahaan yang pailit—baik karena kondisi ekonomi maupun sengaja dipailitkan untuk menghindari kewajiban—menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan pekerja. Dengan adanya pengelolaan dana secara sentralistik, negara akan memiliki kontrol penuh untuk memonitor dan memastikan bahwa uang tersebut tersedia saat pekerja benar-benar membutuhkannya.

Meski demikian, implementasi teknis mengenai dana yang sudah dikumpulkan perusahaan sebelum undang-undang ini berlaku masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Indah menyebutkan bahwa nasib dana yang sudah ada di DPLK atau Dana Pensiun (Dapen) saat ini masih menunggu keputusan final, apakah harus dipindahkan ke lembaga pemerintah atau tetap di tempat semula.

Mengadopsi praktik terbaik dari negara maju, Indah menjelaskan bahwa Singapura dan berbagai negara di Eropa telah lama menerapkan sistem pengelolaan dana cadangan pesangon serupa. Hal ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata negara terhadap rakyatnya.

"Banyak negara sudah memiliki sistem pengelolaan dana pesangon bagi korban PHK. Kita menggunakan prinsip better late than never; tidak apa-apa terlambat, yang penting kita segera menerapkannya demi perlindungan buruh," pungkasnya. Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi cerita buruh yang terlunta-lunta menagih hak mereka di tengah kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar