lahatsatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan tengah menyoroti temuan mencengangkan terkait pelaporan pajak tahunan. Dalam pengawasan terbaru, otoritas pajak menemukan adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh ratusan ribu wajib pajak. Modus yang digunakan adalah dengan menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025.
Tindakan ilegal ini berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 475.698 wajib pajak yang terdeteksi melakukan penghapusan bukti potong tersebut. Dampak dari penghapusan ini adalah perubahan status pajak dalam sistem Coretax. Wajib pajak yang seharusnya memiliki kewajiban "kurang bayar", secara tidak wajar berubah status menjadi "nihil" atau setidaknya nilai kurang bayarnya menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa skala manipulasi ini tidak main-main. Ia menjelaskan bahwa total bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax mencapai angka 3.722.959 dokumen. Jika ditotal, potensi kerugian negara akibat hilangnya nilai PPh dari bukti potong yang dihapus tersebut diperkirakan menyentuh angka fantastis, yakni sekitar Rp 2,01 triliun.
"Populasi yang kami sasar adalah 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax. Jumlah bukti potongnya mencapai sekitar 3,7 juta lebih, dengan potensi nilai PPh sekitar Rp 2,01 triliun," ujar Bimo melalui keterangan resmi di media sosial instansi tersebut.
Menanggapi temuan ini, DJP tidak tinggal diam. Sebagai langkah penindakan dan edukasi, otoritas pajak telah mengambil langkah cepat dengan mengirimkan email blast atau pesan massal kepada seluruh wajib pajak yang masuk dalam daftar pengawasan tersebut. Pesan tersebut bertujuan agar para wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan ulang secara mandiri terhadap data penghasilan dan bukti pemotongan yang telah mereka laporkan.
DJP mengimbau agar masyarakat yang merasa melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian data segera melakukan pembetulan SPT Tahunan. Hal ini penting agar laporan pajak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bimo menegaskan bahwa langkah pembetulan mandiri ini adalah solusi terbaik bagi wajib pajak agar terhindar dari sanksi yang lebih berat di kemudian hari.
Di sisi lain, DJP juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan instansi pajak. Masyarakat diingatkan bahwa seluruh komunikasi resmi dari DJP hanya menggunakan domain email resmi @pajak.go.id. DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, tidak meminta kata sandi (password), kode OTP, maupun meminta wajib pajak membagikan layar perangkat mereka. Seluruh layanan perpajakan resmi tidak dipungut biaya apa pun.




