YANGON, Lahatsatu.com – Pemerintah militer Myanmar mengambil langkah tegas dalam mengelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan sistem barcode dan QR code secara nasional mulai pekan depan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran akan kelangkaan BBM yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dan faktor internal lainnya.
Masyarakat Myanmar akan dibatasi pembelian BBM hanya satu hingga dua kali per minggu, tergantung pada kapasitas mesin kendaraan mereka. Sistem ini bekerja dengan menghubungkan barcode pada dokumen kendaraan dengan QR code yang berisi informasi kuota pembelian BBM. Beberapa SPBU di kota-kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw telah menguji coba sistem ini sejak 12 Maret lalu.
Pembatasan ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam menghemat energi. Sebelumnya, Kementerian Energi Myanmar telah membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Kelangkaan avtur juga telah memaksa beberapa maskapai untuk menangguhkan rute penerbangan domestik.
Untuk mengatasi potensi gangguan pasokan bagi pengemudi jarak jauh, pemerintah mengizinkan pembelian BBM di luar kota dengan menunjukkan bukti transaksi sebelumnya. Namun, lonjakan harga BBM dan spekulasi kelangkaan telah menyebabkan antrean panjang di SPBU di berbagai wilayah.
Pemerintah junta bahkan menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret sebagai bagian dari upaya penghematan energi yang lebih luas. Sementara itu, Myanmar Rice Federation mengimbau penggilingan padi dan petani untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan beralih ke energi surya.
Kementerian Energi Myanmar mengklaim bahwa negara tersebut memiliki cadangan BBM yang cukup untuk sekitar 50 hari. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan impor BBM melalui jalur alternatif. Bank sentral Myanmar telah melepas devisa sebesar US$ 96 juta kepada perusahaan minyak dengan kurs yang lebih rendah untuk mempermudah impor bahan bakar dari luar negeri.
