lahatsatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan langkah strategis yang cukup mengejutkan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengumumkan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi tulang punggung permodalan bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya serius untuk membenahi sistem penyaluran agar lebih transparan dan akuntabel.
Fokus utama dari evaluasi ini adalah mendorong percepatan integrasi sistem penyaluran KUR ke dalam platform digital Sapa UMKM. Menurut Maman, integrasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan dapat terpantau dengan baik dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan melakukan audit serta monitoring ketat terhadap implementasi sistem yang sedang berjalan saat ini.
"Saya akan lakukan audit, monitoring, serta evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR kita. Fokus utamanya adalah memastikan percepatan integrasi sistem ke dalam platform Sapa UMKM," tegas Maman saat memberikan keterangan di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Langkah tegas juga akan diarahkan kepada lembaga perbankan yang bertugas sebagai penyalur dana KUR. Maman memberikan peringatan keras kepada bank-bank penyalur agar kooperatif dalam proses integrasi sistem ini. Jika ditemukan adanya bank yang enggan atau tidak bersedia menyatukan sistem mereka dengan platform Sapa UMKM, pemerintah tidak akan tinggal diam.
Maman mengisyaratkan bahwa ketidaksediaan bank dalam mengikuti aturan integrasi ini bisa menjadi indikasi adanya masalah internal atau ketidakterbukaan dalam proses penyaluran. "Jika ada bank yang tidak bersedia, maka kami akan mempertanyakan komitmen mereka. Ada sesuatu yang perlu kita selidiki lebih dalam jika hal itu terjadi," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat dalam distribusi bantuan modal negara.
Selain masalah transparansi, pemerintah juga tengah mengejar target penyaluran yang lebih berkualitas. Maman mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong agar alokasi dana KUR lebih banyak mengalir ke sektor produksi. Dari total anggaran sebesar Rp 300 triliun, pemerintah menargetkan penyaluran ke sektor produksi dapat menembus angka 65 persen. Angka ini merupakan lompatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya mampu mencapai kisaran 57 persen.
Evaluasi besar-besaran ini sengaja digencarkan menjelang penghujung tahun. Tujuannya adalah agar segala kekurangan yang terjadi pada tahun ini dapat diperbaiki segera, sehingga pada tahun 2027 mendatang, pelaksanaan program KUR dapat berjalan jauh lebih optimal, transparan, dan benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan. Semangat perubahan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem UMKM nasional di masa depan.
