lahatsatu.com – Krisis air yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara mengejutkan memutuskan untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi kekeringan yang melanda lahan pertanian di Bekasi, Karawang, hingga Cirebon. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kendala yang dihadapi petani di lapangan mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
Dalam kunjungannya, Dody mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara laporan administratif yang diterima dengan realitas di lapangan. Ia menyayangkan adanya titik-titik kekeringan yang belum teratasi, padahal laporan dari jajaran sumber daya air sebelumnya menyatakan kondisi aman. Menurutnya, koordinasi dan akurasi data di lapangan menjadi kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran.
"Saya ingin memastikan laporan yang disampaikan teman-teman sumber daya air benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan, semuanya terlihat baik, tetapi ketika saya turun langsung, ternyata masih ada titik-titik kekeringan. Ini sangat saya sesalkan," ujar Dody dalam keterangannya pada Minggu (27/9/2026).
Salah satu temuan krusial terjadi di Desa Karangharja, Kecamatan Kebayuran, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini, saluran irigasi tersier ditemukan dalam keadaan kering kerontang. Padahal, hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari area persawahan tersebut, terdapat sungai besar dengan debit air yang masih sangat mencukupi. Hal ini menunjukkan adanya kendala teknis dalam distribusi air dari sumber menuju lahan pertanian.
Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, di mana tantangan pengairan memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Sementara itu, di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, terdapat lebih dari 100 hektare lahan sawah yang terancam gagal panen akibat kekurangan pasokan air.
Dody menegaskan bahwa solusi penanganan kekeringan tidak selalu harus melalui proyek infrastruktur besar yang memakan waktu lama. Untuk lokasi yang dekat dengan sumber air, pemerintah akan menginstruksikan penggunaan pompa air dan pemasangan pipa atau selang guna mengalirkan air secara cepat ke jaringan irigasi.
"Sebetulnya banyak persoalan yang tidak terlalu rumit. Kalau sumber airnya ada, kita bisa memasang pompa dan menyalurkan air ke saluran irigasi. Yang penting, kita mau turun melihat langsung persoalan petani dan segera mengerjakannya," tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Kementerian PU berencana mengkaji pembangunan sumur bor dan embung di titik-titik strategis. Selain itu, pemerintah akan memperkuat pendataan kebutuhan air dengan melibatkan aktif Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil petani.
Dody menekankan bahwa keberpihakan kepada petani harus dibuktikan dengan aksi nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian PU untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah di lapangan. Hal ini sangat krusial demi menjaga target swasembada pangan nasional tahun 2026 agar tetap tercapai di tengah tantangan iklim yang tidak menentu.
