Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan pelantikan terhadap 524 pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian PU pada Jumat malam (18/7/2025) di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan internal menyusul serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah pejabat Kementerian PU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelantikan ini juga sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, serta penataan kelembagaan pasca pengesahan Undang-Undang APBN 2025.
"Malam ini kita melantik sekitar 524 pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari Eselon II dan Eselon III yang tersebar di seluruh unit organisasi dan balai di seluruh Indonesia," ujar Menteri Dody dalam konferensi pers.
Menteri Dody menjelaskan bahwa rotasi dan pelantikan ini bertujuan untuk menyegarkan organisasi, memperbaiki integritas, dan meningkatkan kinerja Kementerian PU. "Sebagian memang terkait yang kemarin-kemarin ada OTT di sana-sini, ada masalah di sana-sini. Tapi juga memang saya wajib me-refresh karena kan nomenklaturnya baru semua," tambahnya.
Kementerian PU, sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki visi PU 608 yang menargetkan pencapaian ICOR di bawah 6, pertumbuhan ekonomi 8%, dan kemiskinan 0%. Rotasi pejabat diharapkan dapat membantu mencapai target-target ambisius ini melalui penempatan sumber daya manusia yang berintegritas.
"Bagaimana PU bisa meraih PU608. PU608 itu kan ICOR bisa kurang dari 6, itu berarti semua insan PU itu mengerjakan PR, mengerjakan tugasnya dengan integritas maksimal," tegas Menteri Dody.
Selain rotasi, Kementerian PU juga terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) dan menjalin koordinasi erat dengan KPK untuk mengawasi proyek-proyek di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek-proyek berjalan sesuai prosedur dan mencegah terjadinya praktik korupsi.
Sebelumnya, Menteri Dody telah menonaktifkan sementara 6 pegawai ASN yang menjadi tersangka KPK terkait OTT di Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Kasus di Bangka Belitung terkait proyek operasional dan pemeliharaan sungai, sementara di Sumatera Utara terkait proyek jalan daerah.
"Harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami. Hanya bantuan dari para aparat penegak hukum (APH) sangat-sangat kami perlukan agar kualitas daripada pekerjaan yang kami kerjakan itu benar-benar terjaga," pungkas Menteri Dody.
