Jakarta – Lebih dari separuh penduduk Indonesia hanya berbekal ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bahkan lebih rendah. Kondisi ini menciptakan jurang lebar dengan kebutuhan pasar kerja yang mayoritas mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Surya Lukita Warman, mengungkapkan bahwa sekitar 55%-56% masyarakat Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan tuntutan industri. Selain itu, soft skill para pencari kerja juga dinilai masih kurang memadai.
"Pekerjaan yang tersedia masih didominasi oleh kebutuhan kualifikasi SMA dan SMK. Namun, masalahnya adalah soft skill yang belum memadai. Ditambah lagi, mayoritas penduduk kita, sekitar 55%-56%, hanya berpendidikan SMP ke bawah," jelas Surya dalam media briefing di Gedung KarirHub, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Pemerintah menyadari perlunya upaya serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Targetnya, lulusan SMA dapat mendominasi hingga mencapai 70% dari total angkatan kerja. Tantangan lain yang dihadapi adalah perkembangan teknologi yang pesat.
"Kita harus berupaya keras meningkatkan jumlah lulusan SMA hingga mencapai angka 70%. Selain itu, kita juga menghadapi isu teknologi, di mana pekerja-pekerja kita berpotensi digantikan oleh robot otomatisasi," imbuhnya.
Meski demikian, Surya menjelaskan bahwa industri di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi sistem otomatisasi. Sebagian besar industri masih mengandalkan sistem padat karya.
"Faktanya, pabrik-pabrik atau industri padat karya masih tetap eksis. Di Indonesia, orientasinya masih padat karya. Jadi, belum sepenuhnya otomatisasi. Artinya, pekerja-pekerja kita saat ini belum tergantikan oleh mesin, dan mudah-mudahan kondisi ini dapat dipertahankan dengan baik," pungkasnya.
