Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara terserap secara optimal dan efektif.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa rencana pembentukan satgas ini telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo.
"Kemarin Pak Menkeu dengan Pak Menko sudah bicara dan mengusulkan kepada Presiden untuk dibentuk semacam Satgas untuk percepatan program strategis pemerintah," ujar Suahasil usai acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Satgas ini diharapkan dapat mengevaluasi secara mendalam proses belanja negara di seluruh instansi pemerintah, baik untuk pelaksanaan program prioritas Prabowo maupun program stimulus ekonomi lainnya. Evaluasi ini diperlukan karena sejumlah program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, belum menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal.
Suahasil menambahkan, anggaran yang kurang terserap ini akan dialokasikan dengan cepat untuk program-program stimulus ekonomi lainnya. Satgas akan melibatkan semua instansi terkait dan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dan Menkeu. Pemerintah juga berencana meluncurkan program tambahan untuk stimulus ekonomi.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui tidak dapat menyerap seluruh anggaran tahun ini dan akan mengembalikan dana sebesar Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, hanya Rp 99 triliun yang berhasil terserap.
Meskipun demikian, dukungan pemerintah untuk BGN pada tahun depan meningkat signifikan menjadi Rp 268 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
