lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah melakukan langkah besar untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital di seluruh pelosok negeri. Melalui sinergi yang kuat antarinstansi, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan ajang bergengsi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) bersama Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026.
Acara berskala besar ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Convention Center pada 24 hingga 26 September 2026. Fokus utama dari agenda tahunan ini mencakup tiga pilar penting, yakni penguatan kolaborasi lintas otoritas, percepatan inovasi teknologi terbaru, serta pengembangan talenta digital unggul. Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pertumbuhan ekosistem digital masa depan memerlukan fondasi ekonomi yang sangat tangguh atau resilien. Berdasarkan data terbaru, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang sangat solid dengan pertumbuhan mencapai 5,45 persen pada paruh pertama tahun 2026. Selain itu, stabilitas ekonomi juga terjaga dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 3,19 persen.
Potensi ekonomi digital Indonesia sendiri diprediksi akan meledak secara signifikan. Pada tahun 2025, nilai ekonomi digital diperkirakan mendekati angka USD100 miliar dan diproyeksikan akan melonjak drastis hingga mencapai rentang USD180 hingga USD340 miliar pada tahun 2030 mendatang. Tren positif ini dipastikan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin pasar digital di kawasan Asia Tenggara.
Salah satu indikator keberhasilan digitalisasi ini terlihat dari masifnya penggunaan QRIS yang kini telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan melibatkan lebih dari 44 juta merchant. Transformasi ini juga telah merambah ke 518 wilayah pemerintah daerah, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah melalui transaksi nontunai yang mencapai Rp165 triliun pada semester pertama tahun ini.
Pemerintah juga terus berupaya memeratakan infrastruktur komunikasi sebagai kunci utama. Melalui kerja sama dengan Bank Indonesia, konektivitas berbasis satelit kini telah menjangkau 269 wilayah. Selain itu, penggunaan instrumen modern seperti Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga akan diperluas untuk mendukung pelaku UMKM, di mana mulai Oktober 2026, KKI sudah dapat digunakan dalam sistem e-katalog nasional.
Keberhasilan digitalisasi ini juga tercermin dari indeks inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 93,61 persen menurut survei OJK 2026. Angka fantastis ini bahkan telah melampaui rata-rata tingkat inklusi keuangan di negara-negara anggota OECD. Pencapaian ini didukung oleh pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem verifikasi otomatis. Dengan berbagai program insentif dan pengembangan talenta, pemerintah optimis Indonesia akan memenangkan persaingan ekonomi digital di kancah global.
