lahatsatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sebuah terobosan besar yang siap mengubah wajah sistem perlindungan sosial di Indonesia. Digitalisasi perlinsos berbasis kecerdasan buatan (AI) diagendakan meluncur secara nasional pada rentang waktu Oktober hingga November 2026, menjanjikan potensi penghematan anggaran negara yang fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah.
Sebelum implementasi skala penuh, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memantau langsung proyek percontohan (pilot project) pada bulan Juli mendatang. Saat ini, perluasan digitalisasi bantuan sosial tengah digalakkan di 42 kabupaten/kota, dengan satu wilayah di Banyuwangi sudah aktif beroperasi. Luhut menegaskan bahwa dari pengalaman ini, pemerintah telah memahami secara mendalam seluk-beluk dan tantangan dalam penerapan sistem digital berbasis AI di lingkup pemerintahan.
Kunjungan Presiden Prabowo untuk meninjau langsung pelaksanaan proyek percontohan direncanakan pada tanggal 6 hingga 9 Juli 2026. Lokasi peninjauan masih dalam pertimbangan, dengan Surabaya, Banyuwangi, atau Bali menjadi opsi utama. Sistem perlindungan sosial digital ini akan hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi, memungkinkan pendaftaran bantuan hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan ini untuk mendaftar atau mengajukan sanggahan.
Transformasi ini membawa dampak signifikan. Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Selain itu, biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya bisa mencapai Rp 150.000, kini nyaris tanpa biaya. Luhut optimis bahwa pada Oktober-November 2026, Presiden akan meluncurkan sistem ini secara nasional di 541 kabupaten, dengan harapan 80-90% sudah berjalan lancar dan tuntas pada akhir tahun.
Menurut Luhut, sistem ini akan menghasilkan data yang jauh lebih akurat, krusial bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial. Data yang terkumpul tidak hanya akan dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pemerintah lainnya. Akurasi data ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketidaktepatan sasaran yang selama ini kerap terjadi.
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran ini diproyeksikan membuka peluang efisiensi belanja negara sekitar Rp 170 hingga Rp 260 triliun, atau setara dengan US$ 10-15 miliar. Angka ini merupakan estimasi strategis dan belum merupakan penghematan yang terealisasi, sangat bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan implementasi. Setiap perubahan data dalam sistem ini juga wajib memiliki jejak audit yang transparan dan jelas.
Program ambisius ini merupakan buah kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga dipimpin oleh Luhut. Berbagai instansi terlibat, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, serta pimpinan instansi terkait kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi.
