JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggodok payung hukum baru untuk melindungi anak dari bahaya di dunia digital. Aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik ini bertujuan membentengi anak dari ancaman pornografi, perundungan (bullying) online, dan judi online.
Langkah ini diambil mengingat semakin kompleksnya tantangan era digital yang berpotensi mengeksploitasi anak. Kominfo berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut. Saat ini, RPP masih dalam tahap harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Peraturan ini akan menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks," tegas Menteri Kominfo, Meutya Hafid, dalam keterangan pers Senin (2/11).
Selain penyusunan RPP, Kominfo juga gencar melakukan tindakan preventif. Data menunjukkan, hingga saat ini Kominfo telah memblokir 5,3 juta konten negatif di internet dan media sosial. Layanan aduankonten.id juga telah diluncurkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan konten-konten berbahaya.
Ketua KPAI, Ai Maryati, menyambut baik inisiatif ini dan menilai penerbitan regulasi tersebut sangat mendesak. Ia menekankan pentingnya edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya di ruang digital bagi anak. "Kami juga mendorong edukasi masyarakat agar lebih sadar akan bahaya di ruang digital," ujar Ai. Langkah komprehensif yang memadukan regulasi dan edukasi ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.
