lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang lebih luas dalam upaya memadamkan dan mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Tidak lagi hanya mengandalkan instansi pemerintah, otoritas terkait kini mulai merangkul kekuatan sektor industri besar untuk menciptakan sistem pertahanan lingkungan yang lebih tangguh.
Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor, pemerintah secara resmi memanggil sekitar 400 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Langkah ini diambil untuk melengkapi upaya penanganan yang selama ini telah dijalankan oleh sektor perkebunan dan kehutanan. Sebelumnya, sekitar 200 unit usaha dari sektor kehutanan dan perkebunan telah lebih dulu menyatakan komitmen mereka dalam membantu penanggulangan karhutla.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurrofiq, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan para pelaku industri tambang ini merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam menghadapi krisis lingkungan. Menurutnya, keterlibatan perusahaan tambang akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan yang kian kompleks.
"Kemarin, sektor kehutanan dan perkebunan sudah terlibat hampir 200 pengusaha. Hari ini, kami mengundang 400 unit usaha dari sektor pertambangan, dan mereka telah menyatakan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut," ujar Hanif saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).
Meskipun keterlibatan perusahaan tambang ini telah disepakati secara prinsip, detail mengenai peran teknis mereka masih dalam tahap perumusan. Pemerintah berencana untuk melakukan pembahasan mendalam dengan berbagai asosiasi industri, seperti Indonesia Mining Association (IMA) dan Forum Kepala Teknik Tambang, terutama yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini bertujuan agar kontribusi yang diberikan perusahaan tambang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Secara operasional, koordinasi peran para pengusaha tambang ini nantinya akan berada di bawah komando Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengoordinasikan ratusan unit usaha tersebut agar gerakan penanganan karhutla berjalan secara terpadu dan tidak tumpang tindih.
Selain merangkul sektor swasta, pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap kekeringan. Rencana tersebut mencakup normalisasi lahan, pembangunan sumur bor permanen, hingga pembuatan sistem intake di Sungai Kahayan. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan air guna meningkatkan debit air di titik-titik yang dianggap rawan terbakar.
"Setelah masa kebakaran berakhir, kami akan segera mempermanenkan sumur bor dan kanal-kanal tersebut melalui proses semenisasi. Kami juga akan merancang desain teknis secara mendetail dengan bekerja sama dengan Badan Pengelola Mangrove dan Gambut Nasional," pungkas Hanif. Langkah preventif ini diharapkan dapat membangun sistem pertahanan wilayah yang lebih tangguh (resilient) terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
