lahatsatu.com – Dunia politik dan ekonomi Indonesia tengah diguncang oleh kabar mengejutkan terkait dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak (illegal access) yang menyasar sejumlah tokoh kunci negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keprihatinannya atas insiden yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto serta berbagai tokoh penting lainnya. Menurut Airlangga, peristiwa ini bukan sekadar masalah keamanan data, melainkan ancaman serius terhadap persepsi investor dan stabilitas pasar.
Airlangga menekankan bahwa dampak dari kasus penyadapan ini tidak akan menyerang sisi fundamental ekonomi secara langsung, melainkan lebih kepada aspek psikologis atau sentimen pasar. Dalam dunia ekonomi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Ketika terjadi kebocoran informasi atau gangguan keamanan pada komunikasi pemimpin negara, hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian yang memicu kecemasan di kalangan pelaku pasar.
"Ini tentu akibatnya bukan dari segi fundamental, tetapi dari sisi sentimen. Sebab, ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan persepsi," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menambahkan bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada bagaimana dunia melihat keamanan sebuah negara. Jika isu penyadapan ini terus berkembang tanpa penanganan yang jelas, dikhawatirkan akan muncul sentimen negatif yang dapat mengganggu aliran investasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk tetap fokus menjaga kekuatan fundamental ekonomi agar tetap kokoh di tengah badai ketidakpastian ini.
Menanggapi situasi tersebut, Airlangga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil oleh pihak kepolisian. Ia menilai tindakan tegas dari Bareskrim Polri dalam mengusut tuntas kasus ini merupakan langkah positif untuk meredam dampak negatif yang mungkin terjadi. "Yang penting kita jaga fundamental saja. Kapolri telah mengambil kebijakan yang tegas, dan itu adalah hal yang positif," tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya. Berdasarkan keterangan resmi, target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Republik Indonesia, tetapi juga merambah ke pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.
Terkait keterlibatan pengusaha dalam daftar target penyadapan, Airlangga memberikan catatan bahwa hal tersebut hanya menyasar kelompok tertentu. Meski tidak merinci secara detail siapa saja pihak yang dimaksud, ia menyebutkan bahwa informasi tersebut telah banyak beredar di media sosial.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri. Penegakan hukum yang transparan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan pasar dan membuktikan bahwa stabilitas keamanan komunikasi negara tetap terjaga, meskipun sedang menghadapi tantangan besar dari serangan siber dan penyadapan ilegal.
