Artikel ini dimuat pertama kali di Cerita.co.id. Tingginya prevalensi gaya hidup tidak sehat di Kota Medan, ditandai dengan konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, pola makan tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok (42% pada pria dewasa usia 25-54 tahun menurut Susenas 2023), menjadi tantangan serius. Untuk mengurangi faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, sektor pendidikan, kesehatan, swasta, dan masyarakat.
Dr. dr. Cashtry Meher, M.Kes, M.H.Kes., Sp. DVE, menekankan perlunya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mempertimbangkan pendekatan pengurangan risiko (harm reduction). Hal ini termasuk menyediakan alternatif yang lebih rendah risiko, seperti produk makanan-minuman reformulasi dan produk tembakau alternatif, bagi mereka yang sulit mengubah perilaku berisiko. Ia juga menyarankan pemberdayaan komunitas dan LSM untuk edukasi dan pencegahan PTM dengan pendekatan personal dan dukungan sosial yang kuat. Penguatan infrastruktur kesehatan dan edukasi berbasis data ilmiah dari tenaga kesehatan juga sangat penting. Monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala terhadap kebijakan dan program yang dihasilkan juga diperlukan untuk mengukur efektivitasnya.
Dr. Cashtry mendukung inisiatif pemerintah dalam mengurangi faktor risiko kesehatan di Medan, namun mengakui tantangan berupa rendahnya literasi kesehatan, tingginya perilaku berisiko, dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya penyampaian program yang mudah dipahami dan sesuai budaya setempat, serta memaksimalkan konsep pengurangan bahaya tembakau melalui produk tembakau alternatif sebagai opsi bagi perokok dewasa.
Dr. Indra Mustika S.P, drg., Sp. Perio (K) dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, sependapat bahwa pendekatan inovatif diperlukan karena pendekatan konvensional yang langsung melarang merokok kurang efektif. Ia menekankan pentingnya akses informasi yang akurat dan transparan mengenai produk tembakau alternatif, serta kolaborasi lintas sektor untuk membuat kebijakan berbasis bukti ilmiah. Pemerintah, menurutnya, bertanggung jawab untuk memastikan akses informasi yang akurat dan tidak dibatasi bagi perokok dewasa yang ingin mengurangi risiko kesehatan.
Berita ini juga terbit di: www.vritimes.com/id
