Jakarta, Lahatsatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pada Maret 2025, tercatat 2,38 juta orang atau 0,85% penduduk Indonesia berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 3,56 juta orang atau 1,26%.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa penurunan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan sampel sekitar 345.000 rumah tangga.
Selain kemiskinan ekstrem, BPS juga mencatat penurunan tingkat ketimpangan. Gini ratio, sebagai ukuran ketimpangan, turun dari 0,381 pada September 2024 menjadi 0,375 pada Maret 2025. Ketimpangan di perkotaan tercatat 0,395, lebih rendah 0,007 poin dibandingkan September 2024, sementara di pedesaan 0,299, lebih rendah 0,009 poin.
Namun, Ateng menekankan bahwa angka-angka ini adalah rata-rata nasional. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota yang pengeluarannya di bawah Rp 2.875.235 per bulan dikategorikan miskin. Setiap daerah memiliki garis kemiskinan yang berbeda, dipengaruhi oleh harga dan pola konsumsi masyarakat setempat.
Tingkat kemiskinan di pedesaan adalah 11,03%, lebih tinggi dari perkotaan yang sebesar 6,73%. Meskipun tingkat kemiskinan di pedesaan menurun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar.
Secara spasial, terdapat perbedaan signifikan antar provinsi. DKI Jakarta mencatat tingkat ketimpangan tertinggi (0,441), sementara Kepulauan Bangka Belitung terendah (0,222). Papua Pegunungan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (30,03%), sedangkan Bali terendah (3,72%).
Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan, tantangan masih besar. Perhatian khusus perlu diberikan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan tinggi, serta pada peningkatan kesenjangan di perkotaan. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
