Rencana pembentukan kabinet dengan jumlah kementerian yang mencapai 46 memicu pertanyaan: Mungkinkah Prabowo membangun kabinet zaken seperti yang dijanjikan?
Adib Miftahul, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), menyatakan pesimistis dengan realisasi kabinet zaken. Menurutnya, efektivitas politik tak hanya soal program, tapi juga tentang keseimbangan kekuatan. "Prabowo cenderung ingin merangkul semua, termasuk lawan politiknya di Pilpres 2024," ujar Adib.
Adib melihat masuknya partai-partai seperti Nasdem, PKB, dan PDIP ke dalam barisan pendukung Prabowo sebagai bukti "bagi-bagi kue kekuasaan". "Simbol-simbol perlawanan yang tadinya melawan Prabowo kini berbalik," kata Adib.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa jumlah kementerian bisa saja bertambah. "Jumlah pasti kementerian dan lembaga masih dalam pembahasan," kata Dasco.
Dasco menjelaskan bahwa penambahan kementerian terkait dengan realisasi program Prabowo yang dijanjikan saat kampanye. "17 program aksi akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," jelas Dasco.
Dengan kondisi "bagi-bagi kue kekuasaan" yang terjadi, Adib meragukan terbentuknya kabinet zaken. "Declare-nya zaken itu hanya untuk menyenangkan publik," tegasnya.
Pertanyaan besar kini menggantung: Apakah Prabowo akan benar-benar membangun kabinet zaken yang diisi oleh para ahli, atau justru akan terjebak dalam politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan?
