lahatsatu.com – Dunia konstruksi tanah air tengah bersiap menyambut era baru yang lebih inklusif bagi para pelaku usaha non-BUMN. Kebijakan terbaru dari pemerintah melalui regulasi strategis diprediksi akan mengubah peta persaingan proyek infrastruktur, di mana kontraktor swasta nasional kini mendapatkan porsi yang lebih besar dan terhormat dalam pembangunan nasional.
Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Andi Rukman N. Karumpa, menyambut positif langkah pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 6 Tahun 2025 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Menurutnya, kedua aturan ini merupakan angin segar bagi badan usaha daerah, UMKM jasa konstruksi, hingga kontraktor nasional non-BUMN untuk unjuk gigi.
Salah satu poin paling revolusioner dalam Permen PU 6/2025 adalah adanya penggolongan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang lebih terstruktur. Kini, kualifikasi dibagi menjadi lima tingkatan: Kecil 1, Kecil 2, Kecil 3, Menengah, dan Besar. Pembagian ini dirancang agar setiap pelaku usaha dapat berkompetisi secara sehat sesuai dengan kapasitas modal, tenaga kerja, dan peralatan yang mereka miliki.
Sebagai contoh, kualifikasi Kecil 1 diperuntukkan bagi usaha dengan omzet hingga Rp 2 miliar, sementara kualifikasi Menengah dapat menangani proyek di rentang Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah adanya pergeseran paradigma pada proyek skala besar.
Andi menyoroti bahwa pada segmen proyek bernilai Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar, yang selama ini didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini pemerintah memberikan prioritas kepada badan usaha nasional non-BUMN. "Yang menarik adalah di segmentasi Rp 50-100 miliar, yang dulunya dikerjakan oleh BUMN, kini diprioritaskan kepada badan usaha nasional non-BUMN," ungkap Andi dalam keterangan resminya.
Selain pembagian skala proyek, aturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 juga memperketat pengawasan terhadap praktik "pinjam bendera". Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa paket pekerjaan yang memang diperuntukkan bagi pengusaha kecil benar-benar dikerjakan oleh tangan yang berhak, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Meski memberikan apresiasi tinggi, Andi memberikan catatan kritis mengenai implementasi di lapangan. Ia menekankan bahwa regulasi yang hebat tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya ketersediaan paket pekerjaan yang nyata dan dukungan anggaran yang stabil. Ia berharap pemerintah tidak menahan dana transfer daerah atau memangkas anggaran infrastruktur secara drastis.
"Jika paket dana transfer daerah lancar dan anggaran infrastruktur tidak dipangkas, kami yakin UMKM jasa konstruksi di daerah akan tumbuh. Ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional," tambahnya.
Dengan adanya pemerataan kesempatan ini, diharapkan sektor konstruksi tidak hanya menjadi mesin pembangunan fisik, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan material konstruksi dalam negeri.
