Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana penerapan kebijakan Biodiesel B50, campuran 50% bahan bakar nabati (CPO) dan 50% solar, yang akan dimulai pada 1 Juli 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) fosil dan menghemat anggaran subsidi energi di tengah ketidakpastian pasokan minyak global akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian dan efisiensi energi. "Sebagai bagian dari kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50, ini mulai berlaku 1 Juli 2026," ujarnya dalam konferensi pers daring pada Selasa (31/3/2026).
Airlangga menambahkan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan mandat tersebut. Implementasi B50 diperkirakan akan menghemat penggunaan BBM berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun. "Tentu dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilai Rp 48 triliun," jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa kebijakan B50 akan berdampak positif pada neraca energi nasional, khususnya untuk solar. "Dengan implementasi B50 maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan," ungkap Bahlil.
Dengan demikian, penerapan Biodiesel B50 diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan menghemat subsidi energi, tetapi juga meningkatkan surplus solar dalam negeri, memperkuat ketahanan energi nasional.
