Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza, Palestina, dengan syarat utama: perdamaian harus terwujud terlebih dahulu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa komitmen iuran sebesar US$1 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun akan direalisasikan setelah konflik di Gaza benar-benar mereda.
"Ya, nanti kita bayar kalau sudah damai," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, menanggapi pertanyaan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ketika ditanya mengenai sumber pendanaan untuk iuran tersebut, Airlangga menjawab singkat, "Ya, dana kita punya banyaklah, negara punya."
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa iuran sebesar US$1 miliar tersebut ditujukan untuk dana rekonstruksi Gaza dan bersifat sukarela. Negara anggota Dewan Perdamaian memiliki opsi untuk membayar atau tidak. Pembayaran iuran akan menjadikan negara tersebut sebagai anggota tetap, sementara tanpa pembayaran, keanggotaan berlaku selama tiga tahun.
Teddy juga menambahkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak bersifat permanen. Indonesia memiliki hak untuk menarik diri dari keanggotaan jika diperlukan.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi di Gaza, namun dengan penekanan bahwa perdamaian yang berkelanjutan adalah prasyarat utama.
