Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Pernyataan ini muncul setelah Filipina mengumumkan status darurat energi nasional dan Bangladesh menghadapi kesulitan pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya menekankan bahwa ancaman utama bukanlah pada anggaran negara, melainkan pada kemungkinan terganggunya rantai pasokan energi. "Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut," ujarnya di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan, meskipun saat ini pasokan masih berjalan, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk jika gangguan pasokan terjadi dalam jangka panjang.
Menkeu Purbaya meyakinkan bahwa APBN saat ini masih mampu menahan gejolak harga energi hingga akhir tahun. Namun, ia menyerahkan keputusan akhir terkait perubahan harga minyak dan subsidi energi kepada Presiden Prabowo Subianto. "Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," jelasnya.
Purbaya juga berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk melakukan penyesuaian harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. "Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata," pungkas Purbaya.
