Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat fluktuasi harga minyak dunia. Anggota Komisi XI DPR, Eric Hermawan, mengungkapkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel, pemerintah harus mengeluarkan tambahan dana sekitar Rp 6,7 triliun untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Menurut Eric, situasi ini menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh gejolak di Timur Tengah. Fluktuasi harga minyak dunia dapat mengganggu postur APBN dan memaksa pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran secara besar-besaran.
"Gejolak harga ini secara instan merusak postur anggaran negara dan memaksa dilakukannya realokasi dana besar-besaran," ujar Eric dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026).
Eric menjelaskan bahwa APBN disusun berdasarkan asumsi makroekonomi, termasuk harga minyak. Dalam APBN 2026, harga minyak diasumsikan berada di kisaran US$ 70 per barel. Namun, dengan tensi global yang meningkat, harga minyak berpotensi naik hingga US$ 100 per barel. Kenaikan sebesar US$ 30 ini dapat menambah beban fiskal sebesar Rp 201 triliun.
"Ini adalah syok finansial yang harus dikelola agar tidak meruntuhkan struktur ekonomi nasional. Nah, ketika beban negara melonjak seperti adanya tambahan Rp 201 triliun maka defisit anggaran akan membengkak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat berisiko terhadap aturan hukum batas defisit," tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Eric menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah fleksibilitas substitusi. Ia menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk mencari sumber minyak dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, negara-negara Afrika, dan Asia jika terjadi gangguan pasokan dari wilayah tertentu.
