Washington, Lahatsatu.com – Suasana haru menyelimuti Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington setelah lebih dari seribu pegawai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Jumat (11/7/2025) waktu setempat. Kebijakan kontroversial yang digulirkan oleh Presiden Donald Trump ini memicu gelombang air mata dan perpisahan emosional di antara para staf.
Langkah perombakan besar-besaran ini, yang disebut-sebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah korps diplomatik AS, berdampak pada 1.107 pegawai sipil dan 246 diplomat asing yang bertugas di Amerika Serikat. Pemecatan ini terjadi di tengah situasi global yang penuh tantangan, termasuk perang Rusia-Ukraina dan konflik berkepanjangan di Gaza.
Menurut pemberitahuan internal Departemen Luar Negeri, pengurangan pegawai difokuskan pada fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang tumpang tindih, dan unit-unit yang dinilai dapat diefisienkan. Total pemangkasan, termasuk pengunduran diri sukarela, diperkirakan mencapai hampir 3.000 orang.
Momen perpisahan diwarnai dengan "clap-out" yang mengharukan, di mana ratusan pegawai memberikan tepuk tangan perpisahan kepada rekan-rekan mereka yang dipecat. Banyak yang terlihat menangis sambil membawa kotak berisi barang-barang pribadi, berpelukan erat, dan meninggalkan kantor untuk terakhir kalinya.
Senator Demokrat Tim Kaine mengecam langkah ini sebagai tindakan berbahaya yang melemahkan posisi Amerika di tengah meningkatnya agresivitas Rusia dan Cina. "Ini keputusan paling konyol ketika dunia sedang kacau," ujarnya.
PHK massal ini juga menargetkan pegawai yang menangani program pemukiman kembali warga Afghanistan yang pernah bekerja untuk AS selama perang. Selain itu, banyak kantor pelayanan dan pemantauan hak asasi manusia global terancam ditutup sebagai bagian dari restrukturisasi ini.
Presiden Trump menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan agenda "America First" miliknya. Ia bertekad untuk memangkas birokrasi federal, memberhentikan pejabat yang dianggap tidak loyal, dan mengalihkan anggaran ke prioritas dalam negeri serta memperkuat posisi regional AS di dunia.
