Karawang, Lahatsatu.com – Industri tekstil nasional kembali dirundung duka dengan penutupan pabrik serat polyester milik PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) di Karawang. Banjir produk impor dan kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak menjadi penyebab utama perusahaan tersebut tak mampu lagi bertahan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil, mengungkapkan bahwa serbuan impor benang telah membuat serat polyester produksi dalam negeri kesulitan terserap pasar. "Pabrik di Karawang memproduksi serat polyester yang diolah menjadi benang. Namun, karena impor benang sangat tinggi, APF kesulitan mendistribusikan produknya," jelas Aqil, Senin (28/7/2025). APSyFI mencatat sekitar 60 perusahaan di sektor benang dan kain terdampak sejak 2022 hingga 2024.
Selain gempuran impor, persoalan utang yang belum terselesaikan juga memperburuk kondisi perusahaan. Aqil menyayangkan sikap kreditur yang meminta pembayaran utuh tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan saat ini.
Penutupan pabrik APF ini dinilai sebagai cerminan masalah struktural yang membelit industri tekstil nasional. Aqil mengkritik kebijakan yang lebih berpihak pada sektor hilir seperti industri pakaian jadi, dengan alasan penyerapan tenaga kerja, namun mengabaikan fondasi sektor hulu. Padahal, industri tekstil Indonesia terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, sependapat bahwa Indonesia memiliki rantai pasok tekstil yang lengkap, namun integrasinya tidak optimal akibat lemahnya keterkaitan antar sektor. "Kebijakan yang hanya menguntungkan hilir dan membebani hulu akan mematikan industri hulu. Jika dibiarkan, kita bisa kehilangan fondasi industri nasional," tegas Faisal.
Faisal juga menyoroti kebijakan impor yang tidak proporsional. Ia mengakui impor kapas sebagai bahan baku utama masih diperlukan, namun impor produk antara seperti benang dan serat seharusnya dibatasi. "Jika produk antara dibiarkan bebas masuk, industri hilir pasti memilih impor karena lebih murah. Negara harus memberikan insentif kepada industri hulu agar bisa menekan harga, misalnya melalui subsidi energi, pajak, atau pembiayaan khusus," jelasnya.
Kurangnya sinergi kebijakan lintas kementerian juga menjadi sorotan. Faisal mencontohkan keputusan Kementerian Perdagangan yang tidak memperpanjang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap serat impor, yang semakin memukul produsen dalam negeri.
"Industri hilir memang lebih banyak menyerap tenaga kerja, tetapi unit usahanya relatif kecil. Sementara hulu lebih besar namun jumlahnya sedikit. Jika industri hulu hilang, penciptaan lapangan kerja akan berkurang dan ruang gerak ekosistem industri dalam negeri semakin sempit. Akhirnya, sebagian besar ekosistem digantikan oleh produk impor. Inilah yang harus dicegah," pungkasnya.
