lahatsatu.com – Rencana pemerintah untuk memperluas peran koperasi sebagai saluran pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dana pensiun kini tengah menjadi sorotan tajam. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat daya saing koperasi agar mampu berdiri sejajar dengan sektor perbankan yang selama ini mendominasi layanan keuangan di Indonesia. Namun, wacana ini justru memicu tanda tanya besar dari otoritas pengawas keuangan terkait mekanisme teknis dan dampaknya terhadap stabilitas sistem pembayaran.
Menanggapi isu yang tengah hangat tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai rencana tersebut. Dian menekankan pentingnya koordinasi mendalam karena adanya potensi perubahan fungsi intermediasi antara koperasi dan perbankan. Menurutnya, selama ini sistem pembayaran yang menjangkau seluruh pelosok wilayah Indonesia didominasi oleh jaringan perbankan yang sudah mapan.
Dian juga mengakui bahwa belum ada kejelasan mengenai bagaimana mekanisme penyaluran gaji tersebut nantinya akan dijalankan. Ia mempertanyakan apakah koperasi akan diberikan kewenangan untuk mengelola rekening secara mandiri atau tetap harus melalui perbankan sebagai perantara. "Kami belum tahu bagaimana mekanismenya nanti. Apakah koperasi bisa mengelola rekening sendiri atau tetap menggunakan jasa bank. Sejauh ini, OJK belum ada pembicaraan khusus mengenai hal itu," tegas Dian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Senada dengan OJK, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, juga mengaku belum mengetahui detail kebijakan tersebut. Ia menyatakan hanya mengikuti perkembangan informasi yang beredar di media massa dan masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait arah kebijakan ini.
Wacana ini sebelumnya mencuat setelah Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan koperasi dapat bertransformasi menjadi unit layanan jasa yang mampu menangani pembayaran gaji pegawai negeri dan dana pensiun. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi koperasi dalam melayani masyarakat luas.
Rencana besar ini juga disebut-sebut akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini sedang digodok oleh DPR. Dalam draf RUU tersebut, terdapat poin krusial mengenai pembentukan badan pengawas khusus koperasi yang terpisah dari OJK. Selain itu, terdapat usulan pemberian fungsi baru kepada LPS untuk menjamin keamanan simpanan masyarakat di lembaga koperasi. Jika regulasi ini disahkan, koperasi diprediksi akan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan mampu bersaing secara kompetitif dengan institusi perbankan di tanah air.
