lahatsatu.com – Dunia internasional kini tengah memperkuat komitmen untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan global dari ancaman kepentingan politik. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan para menteri perdagangan dari negara-negara anggota G20 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, muncul sebuah kesepakatan krusial: pangan tidak boleh dijadikan alat untuk menekan negara lain dalam konflik geopolitik.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa komoditas pangan merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai instrumen tekanan atau senjata dalam persaingan antarnegara adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum internasional.
"Para Menteri Perdagangan G20 secara tegas menolak segala upaya yang menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Pangan berkaitan erat dengan hak hidup manusia, sehingga penggunaan pangan sebagai alat penekan adalah hal yang tidak dapat diterima," ujar Budi Santoso dalam keterangan resminya yang dikutip melalui laman lahatsatu.com.
Selain isu pangan, pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan perdagangan global yang kompleks, mulai dari masalah kelebihan kapasitas produksi (excess capacity), isu kerja paksa, hingga prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Seluruh negara G20 sepakat bahwa isu-isu sensitif ini harus diselesaikan melalui kolaborasi nyata dan aksi bersama, bukan melalui konfrontasi sepihak.
Terkait isu kelebihan kapasitas, Budi Santoso mengingatkan agar penilaian terhadap fenomena ini tidak dilakukan secara gegabah atau hanya berdasarkan label politik. Menurutnya, lonjakan ekspor atau ketidakseimbangan perdagangan tidak selalu berarti adanya kelebihan kapasitas yang bersifat struktural. Penilaian harus berbasis data yang spesifik, melihat dinamika permintaan dan penawaran, serta memahami siklus produksi dan teknologi di setiap sektor yang berbeda.
Indonesia sendiri telah menyiapkan tiga strategi utama dalam menghadapi tantangan ini. Pertama, melakukan diagnosis mendalam terhadap setiap sektor sebelum mengambil tindakan. Kedua, menerapkan instrumen pengamanan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri tanpa memicu ketegangan internasional. Ketiga, mendorong transformasi ekonomi melalui kerja sama global yang mendukung perubahan struktural yang sehat.
Dalam hal prinsip MFN, Indonesia mendesak agar WTO tetap teguh mempertahankan prinsip nondiskriminasi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan nilai dari komitmen akses pasar yang telah dinegosiasikan antarnegara. Pelemahan prinsip ini dikhawatirkan akan merusak sistem perdagangan multilateral yang adil.
Terakhir, menyentuh isu kerja paksa, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghapus praktik tersebut demi melindungi martabat pekerja. Namun, Indonesia memberikan catatan kritis agar isu hak pekerja tidak disalahgunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan sanksi sepihak kepada negara lain demi kepentingan strategis tertentu. Indonesia menekankan bahwa perlindungan hak pekerja harus menjadi komitmen kemanusiaan yang nyata, bukan alat kontrol politik.
