lahatsatu.com – Keputusan mengejutkan datang dari Jawa Barat yang kini tengah menjadi sorotan tajam para pelaku ekonomi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan telah menghentikan proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Langkah ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai stabilitas iklim investasi di tanah air.
Proyek ambisius tersebut sebenarnya direncanakan berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi, yang merupakan bagian dari kawasan pengembangan total mencapai 11 hektare. Dengan nilai investasi yang menyentuh angka Rp3,5 triliun, proyek ini seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi digital di Jawa Barat. Namun, penghentian sepihak ini justru dianggap sebagai sinyal negatif bagi para investor global.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, memberikan kritik pedas terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, penghentian proyek dengan alasan lingkungan hidup, ketersediaan pasokan air, dan berbagai alasan teknis lainnya, dapat merusak kepercayaan investor. Hal ini sangat disayangkan mengingat pemerintah pusat tengah mengejar target investasi pusat data AI senilai Rp360 triliun untuk memperkuat ekosistem digital nasional.
Didik mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kelam terkait kebijakan yang tidak konsisten. Ia mencontohkan era 1980-an, di mana Indonesia sempat menjadi pemain utama industri semikonduktor di Asia Tenggara. Saat itu, raksasa teknologi seperti Fairchild Semiconductor dan National Semiconductor sempat membangun fasilitas di Jakarta dan Bandung. Namun, karena adanya konflik kebijakan terkait otomatisasi produksi, para investor tersebut akhirnya memilih hengkang ke Penang, Malaysia.
"Kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan teknologi canggih akan membuat investor pergi. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di mana peluang emas justru berpindah ke tangan negara tetangga," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya. Ia menekankan bahwa ketidakpastian hukum dan kebijakan daerah yang tidak ramah investasi adalah ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berjuang untuk tumbuh stabil di angka 5 persen.
Di sisi lain, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi hub data center dunia. Batam, misalnya, diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan baru menyusul kebijakan Singapura yang mulai membatasi pembangunan pusat data karena keterbatasan lahan dan energi. Investasi di Batam sendiri diperkirakan bisa mencapai angka US$15 miliar hingga US$20 miliar dengan kapasitas yang sangat masif.
Saat ini, sejumlah pemain besar seperti AWS telah berkomitmen menanamkan investasi miliaran dolar di Indonesia. Jika pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat, tidak segera menyelaraskan kebijakan dengan visi nasional, dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI global. Pemerintah pusat dituntut untuk segera melakukan intervensi agar kendala di tingkat daerah tidak menghambat ambisi besar Indonesia menjadi pusat ekonomi digital ASEAN.
