Manila – Krisis bahan bakar minyak (BBM) global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah memaksa Filipina untuk mempertimbangkan langkah ekstrem, yaitu penghentian operasional pesawat. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa kelangkaan avtur telah menjadi ancaman nyata bagi industri penerbangan Filipina, termasuk rute internasional.
Seperti dilansir The Straits Times pada Rabu (25/3/2026), Marcos Jr. mengungkapkan bahwa beberapa negara telah memberitahu maskapai Filipina mengenai keterbatasan pengisian bahan bakar. Hal ini memaksa pesawat untuk membawa bahan bakar cadangan yang signifikan untuk setiap penerbangan.
"Penerbangan jarak jauh akan menjadi masalah yang jauh lebih serius," kata Marcos dalam wawancara dengan Bloomberg News pada 24 Maret lalu. Ketika ditanya tentang kemungkinan penghentian operasional pesawat, ia menjawab, "Kami berharap itu tidak terjadi, tetapi itu adalah kemungkinan yang nyata."
Maskapai penerbangan di Asia kini tengah menyusun rencana darurat di tengah kekhawatiran akan krisis minyak terburuk sejak tahun 1970-an. Filipina, yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama dalam hal kelangkaan energi dan lonjakan harga BBM.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Filipina telah menetapkan status Darurat Energi Nasional selama satu tahun. Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dalam menangani risiko ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak krisis Timur Tengah, termasuk melalui penyaluran bantuan tunai dan subsidi BBM.
"Konflik terbaru di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan parah pada rantai pasok, serta volatilitas yang signifikan dan tekanan kenaikan harga internasional. Hal ini menjadi ancaman bagi ketahanan energi negara," ujar Marcos dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada 24 Maret.
Pemerintah juga telah membentuk komite antar-lembaga untuk menjamin stabilitas pasokan energi domestik dan memantau dampak krisis terhadap nilai tukar Peso dan remitansi dari pekerja migran di luar negeri. Lahatsatu mencatat bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dan tindakan cepat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Filipina.
