Jakarta, Lahatsatu.com – Sejumlah ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyampaikan delapan tuntutan mendesak kepada pemerintah Indonesia, menyoroti berbagai permasalahan ekonomi yang dianggap krusial. Tuntutan ini tertuang dalam publikasi berjudul "Shrinking Middle Class, Pajak, Utang dan Jalan Keluarnya" yang disusun oleh Nailul Huda, Bhima Yudhistira Adhinegara, dan Media Wahyudi Askar.
CELIOS menyoroti sejumlah indikasi memburuknya kondisi ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang tertekan akibat menyusutnya kelas menengah, kejanggalan data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 dengan realitas di lapangan, serta kesulitan masyarakat dalam mengakses beras dengan harga terjangkau. Selain itu, tingginya angka PHK yang mendorong pekerja beralih ke sektor informal, kinerja APBN 2025 yang lebih buruk dari 2021, serta alokasi dana pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga menjadi perhatian utama.
"Kritik akademik tak mengenal sopan santun. Negara justru bisa memiskinkan rakyat dengan ‘kasar’ ketika kebijakan disusun untuk kepentingan politik dan bagi-bagi jabatan," demikian bunyi salah satu poin dalam publikasi tersebut, menggarisbawahi urgensi perubahan kebijakan.
Berikut adalah delapan tuntutan yang diajukan CELIOS kepada pemerintah:
- Evaluasi Menteri Keuangan: CELIOS mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan.
- Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR: CELIOS menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR dan mengusulkan penetapan gaji tunggal yang tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta. Mereka juga mendorong pembentukan komite remunerasi independen untuk pejabat negara dan transparansi dana reses anggota dewan.
- Pajak Kekayaan dan RUU Perampasan Aset: Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan Pajak Kekayaan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Revisi Regulasi Perpajakan: Menuntut revisi total regulasi perpajakan, pembatalan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan penurunan tarif PPN menjadi 8%.
- Pangkas APBN Polri dan Evaluasi Program: CELIOS menyerukan pemangkasan APBN untuk POLRI dan evaluasi total anggaran program MBG, KopDes Merah Putih, dan Danantara. Dana hasil pemangkasan tersebut diharapkan dialihkan ke subsidi tunai untuk rakyat kecil.
- Restrukturisasi Utang Pemerintah: Mendorong restrukturisasi utang pemerintah dan menghentikan penambahan utang baru.
- Larangan Rangkap Jabatan: Menuntut pemerintah menjalankan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri, termasuk menjadi Komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jabatan sebagai CEO Danantara.
- Stop Proyek Strategis Nasional Merugikan: Menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional yang merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Kawasan Food Estate.
Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam para ekonom CELIOS terhadap arah kebijakan ekonomi saat ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
