Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 135,7 triliun pada Februari 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti kinerja penerimaan pajak sebagai salah satu faktor kunci dalam pengelolaan fiskal.
Defisit ini setara dengan 0,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mengindikasikan bahwa pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pendapatan negara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp 358 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun.
"Penerimaan pajak dalam dua bulan pertama tahun ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 30%. Kami akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ini," ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Rincian pendapatan negara menunjukkan bahwa penerimaan pajak menyumbang Rp 245,1 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 44,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 68 triliun. Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 493,8 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 346,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 147,7 triliun.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan optimal," tegas Purbaya. Pemerintah akan terus memantau dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
