Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan keseriusannya dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa sinergi ini diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai indikasi penyimpangan di lapangan, sehingga penyaluran BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak. "Kami sangat berharap, dengan dukungan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM, pengawasan dapat ditingkatkan dan temuan-temuan penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditindaklanjuti secara tuntas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).
Erika juga terjun langsung melakukan inspeksi ke beberapa SPBU di wilayah Sleman dan Yogyakarta. Hasilnya, pasokan dan distribusi BBM terpantau aman dan lancar. "Penyediaan dan penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan lancar. Peningkatan kualitas CCTV dan kelengkapan administrasi di SPBU menjadi salah satu perbaikan yang patut diapresiasi," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, memastikan bahwa kuota BBM nasional untuk tahun 2025 mencukupi. "Ketersediaan kuota BBM aman," tegasnya.
Sugeng juga memberikan apresiasi terhadap implementasi program subsidi tepat sasaran yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan aplikasi dan sistem digital menjadi instrumen penting dalam meminimalisir potensi kebocoran distribusi BBM. "Pengecekan melalui aplikasi dan pengawasan lainnya sudah mulai aktif dilakukan dalam program subsidi tepat sasaran," pungkasnya.
