JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana merumuskan aturan pemerintah terkait kecerdasan buatan (AI) pada awal tahun 2025. Rencana ini menyusul tertundanya Peraturan Menteri terkait AI yang sebelumnya ditargetkan rampung Oktober lalu.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa Komdigi kini mengalihkan fokus ke pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum yang lebih kuat. PP ini akan menjadi payung hukum bagi Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. "SE ini belum ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah," ungkap Meutya di Jakarta, Rabu (4/12).
Meutya menambahkan bahwa SE tersebut telah mengacu pada standar etik UNESCO 2022. Namun, untuk meningkatkannya menjadi PP, perlu dibangun ekosistem AI yang memadai di Indonesia. "Kemajuan teknologi informasi sangat bergantung pada infrastruktur. Masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Ini yang perlu kita benahi terlebih dahulu," tegasnya.
Selain infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan penerapan AI. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menambahkan bahwa proses perumusan aturan AI akan dimulai pada Januari 2025. "Januari kami mulai membahas dan mendiskusikan dengan sejumlah pemangku kepentingan," ujar Nezar, menanggapi perkembangan pesat teknologi AI. Perumusan aturan ini diharapkan mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi AI di Indonesia.
