Jakarta – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akan memperketat pengawasan terhadap operasional PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil menyusul keputusan pemerintah yang mengizinkan PT Gag Nikel untuk tetap beroperasi.
Nico, perwakilan Antam, menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan seluruh kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan praktik pertambangan yang baik (good mining practice). "Kami akan terus berupaya memperbaiki pengelolaan operasi dan lingkungan di seluruh wilayah operasi, termasuk PT Gag Nikel, dengan menerapkan standar internasional di semua lini bisnis," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Sementara itu, Plt. Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Aditya, menyatakan kesiapan perusahaan untuk menjalankan operasional yang berkelanjutan. Sejak memulai produksi pada tahun 2018, PT Gag Nikel beroperasi berdasarkan AMDAL yang sah dan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Program reklamasi kami telah menanam puluhan ribu bibit tanaman endemik di lebih dari 130 hektare lahan bekas tambang. Kami juga secara rutin memantau kualitas air dan keanekaragaman hayati," jelas Arya.
Arya menambahkan bahwa PT Gag Nikel akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal melalui forum dialog rutin. "Kami siap mematuhi seluruh mandat pemerintah, memperketat standar lingkungan, dan mendukung upaya restorasi ekosistem laut. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pertambangan berkelanjutan di Indonesia Timur," katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penegakan kaidah lingkungan dan pelestarian Kawasan Geopark Raja Ampat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerja lintas kementerian untuk menginventarisasi izin-izin pertambangan yang berada di kawasan lindung sejak diterbitkannya Peraturan Presiden tentang penertiban kawasan hutan pada Januari 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa PT Gag Nikel tetap beroperasi karena menunjukkan komitmen terhadap pertambangan berkelanjutan. "Dari konsesi seluas 13.136 hektare, hanya 260 hektare yang dibuka, lebih dari 130 hektare telah direklamasi, dan sekitar 54 hektare dikembalikan ke negara," ungkap Bahlil.
