Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah waspada terhadap potensi gangguan pada sistem 503 instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan anggaran operasional Pusat Data Nasional Sementara mengalami kekurangan baik di tahun ini maupun tahun depan.
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada Senin (23/9) mengungkapkan kekhawatiran tersebut.
"Kurangnya anggaran Pusat Data Nasional Sementara berisiko pada layanan komputasi awan atau cloud pemerintah yang melayani 503 instansi dengan lebih dari 11 ribu aset pemerintah berupa virtual machine, yang berujung pada layanan publik atau administrasi pemerintah," ujar Nezar.
Nezar menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini mencapai Rp 542 miliar. Namun, anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 257 miliar.
"Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober hingga Desember belum memiliki anggaran," tegas Nezar.
Situasi serupa juga terjadi pada tahun depan. Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan mencapai Rp 486 miliar, namun anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.
Nezar menekankan bahwa Pusat Data Nasional Sementara seharusnya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.
"Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia," ungkap Nezar.
Saat ini, Kominfo dan Telkom mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, yang menyediakan layanan komputasi awan, penyimpanan data, dan keamanan siber untuk berbagai instansi pemerintah. Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.
