Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah waspada terhadap potensi gangguan layanan publik akibat defisit anggaran operasional Pusat Data Nasional Sementara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).
Nezar menjelaskan bahwa kurangnya anggaran berisiko mengganggu layanan komputasi awan atau cloud pemerintah yang melayani 503 instansi. Lebih dari 11 ribu aset pemerintah berupa virtual machine yang terhubung dengan layanan publik dan administrasi pemerintahan bergantung pada pusat data ini.
"Kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini mencapai Rp 542 miliar, namun anggaran yang tersedia saat ini baru Rp 257 miliar," ungkap Nezar. "Operasional pusat data ini untuk periode Oktober hingga Desember bahkan belum memiliki anggaran."
Situasi semakin mengkhawatirkan karena kebutuhan anggaran tahun depan untuk Pusat Data Nasional Sementara mencapai Rp 486 miliar, sementara yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.
Nezar menekankan pentingnya Pusat Data Nasional Sementara sebagai prioritas dalam hal anggaran. "Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah," tegasnya.
"Dalam pandangan kami, defisit anggaran ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia," tambah Nezar.
Saat ini, Kominfo dan Telkom mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, yang menyediakan layanan seperti:
- Penyimpanan data dan aplikasi pemerintah
- Layanan komputasi awan
- Keamanan siber
- Disaster recovery
Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.
