Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) tengah mengkaji secara mendalam rencana impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan satu pintu melalui Pertamina. Kepala KSP, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa kajian ini dilakukan sebagai respons terhadap isu kekosongan stok BBM yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Kekosongan stok BBM di SPBU swasta ini disebabkan oleh habisnya kuota impor yang dimiliki oleh beberapa SPBU tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian mengarahkan agar SPBU swasta membeli BBM impor dari Pertamina.
Qodari menjelaskan bahwa KSP akan mengkaji permasalahan ini secara komprehensif dan menyiapkan masukan yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kami mohon waktu karena ini masih dalam masa transisi, dan isu ini relatif baru muncul di media. Kami ingin mengkaji dahulu. Diharapkan kajian dari KSP ini dapat menjadi masukan dan pembanding bagi presiden," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Lebih lanjut, Qodari menyoroti bahwa kebijakan pemerintah, meskipun diawali dengan niat baik, seringkali menimbulkan masalah yang tidak diinginkan di lapangan. "Kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena masalah sosial yang kompleks, dengan banyaknya aktor dan implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan, muncul ‘blind spot’," jelasnya.
KSP berupaya membangun mekanisme untuk mengidentifikasi potensi "blind spot" sejak awal, sehingga dapat mencegah terjadinya pro kontra atau kerugian di kemudian hari.
Sebelumnya, isu impor BBM ini telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk membahas kelangkaan BBM di SPBU swasta.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, membenarkan bahwa impor BBM untuk SPBU swasta menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat tersebut. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai teknis implementasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, semua akan diatur oleh Menteri ESDM dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Aries juga menegaskan bahwa meskipun SPBU swasta akan membeli stok BBM dari Pertamina, hal ini tidak akan menyebabkan monopoli. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan kelancaran distribusi dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. "Tidak ada monopoli, semuanya didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Jika ada masalah teknis di lapangan, akan didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi," pungkas Aries.
