79,3 Ribu Orang Kena PHK di 2025, Apa yang Dilakukan Pemerintah?
Jakarta – Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai level mengkhawatirkan, dengan 79.302 pekerja terdampak sepanjang Januari hingga November 2025. Menanggapi kondisi ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumumkan strategi baru untuk menekan laju PHK dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Airlangga menjelaskan bahwa kunci utama penanganan PHK adalah dengan mempercepat pembukaan lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan inisiatif ‘debottlenecking’ atau penghapusan hambatan. Layanan ini dirancang khusus untuk menampung dan mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para pengusaha, dengan harapan dapat memacu sektor swasta untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
Ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/12/2025), Airlangga menegaskan pentingnya fokus pada penciptaan lapangan kerja sebagai upaya preventif terhadap PHK. "Yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kita dorong bagaimana debottlenecking untuk penciptaan lapangan kerja," ujarnya.
Layanan ‘debottlenecking’ ini, menurut Airlangga, telah mulai beroperasi. Pemerintah bahkan telah menyediakan platform daring untuk pengaduan melalui laman resmi https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Portal ini secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Keuangan sejak 16 Desember 2025, menandai keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan ekonomi.
Airlangga berharap layanan ini akan menjadi solusi efektif bagi para pengusaha untuk meningkatkan skala ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan menekan angka PHK dan bahkan membuka
