Buruh Minta Upah 2026 Naik Sampai 7,31%
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melalui Presidennya, Andi Gani Nena Wea, mendesak para gubernur untuk tidak merevisi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 yang telah disepakati di tingkat daerah. Tuntutan buruh mengarah pada kenaikan upah rata-rata di kisaran 6,78% hingga 7,31%, berdasarkan perhitungan alpha 0,9.
Andi Gani menegaskan bahwa intervensi gubernur terhadap usulan UMK yang telah diajukan oleh bupati dan wali kota berpotensi memicu keresahan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja. Ia menekankan bahwa angka UMK yang diajukan merupakan buah dari kesepakatan tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, dan serikat pekerja di masing-masing wilayah.
“Usulan UMK yang disampaikan oleh bupati dan wali kota adalah hasil dari dialog sosial yang panjang dan kesepakatan bersama di daerah. Jika kemudian diubah oleh gubernur, hal itu bisa menimbulkan kegelisahan yang mendalam dan mengikis kepercayaan buruh terhadap seluruh proses penetapan upah,” ujar Andi Gani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Ia menambahkan, proses perundingan UMK di tingkat kabupaten/kota telah melewati mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif. Oleh karena itu, ia meminta agar hasil kesepakatan tersebut dihormati dan tidak dianulir.
“Kami meminta para gubernur untuk menghargai dan mengesahkan keputusan yang sudah disepakati di tingkat kabupaten dan kota. Jangan sampai kebijakan yang sudah final di daerah justru diubah, karena dampaknya akan sangat dirasakan langsung oleh para pekerja dan bisa mengganggu stabilitas hubungan industrial,” tegasnya.
KSPSI berharap penetapan UMK tahun depan dapat berjalan kondusif, adil bagi semua pihak, dan mampu menjaga iklim hubungan industrial yang harmonis
