Jakarta – Kebijakan work from home (WFH) sehari dalam seminggu yang digagas pemerintah sebagai upaya penghematan energi di tengah ketidakpastian global, justru menuai kekhawatiran. Alih-alih menekan konsumsi energi secara nasional, kebijakan ini dikhawatirkan hanya memindahkan beban biaya dari perkantoran ke rumah tangga.
Ronny P. Sasmita, Analis Ekonomi Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), berpendapat bahwa WFH berpotensi menggeser konsumsi energi dari sektor pemerintah dan swasta ke sektor rumah tangga. "Apakah ini benar-benar menghemat energi atau hanya memindahkan beban? Menurut saya, cenderung yang kedua. Secara agregat nasional, konsumsi energi tidak hilang, tapi bergeser. Listrik kantor turun, tapi listrik rumah naik. Internet kantor turun, tapi paket data di rumah meningkat," ujarnya saat dihubungi Lahatsatu.com, Senin (30/3/2026).
Ronny menambahkan, efisiensi energi di rumah tangga sulit dioptimalkan seperti di gedung perkantoran modern. "Pemerintah seperti ‘diet kalori’ dengan memindahkan porsi makan ke orang lain. Secara neraca pemerintah memang terlihat lebih ramping, tapi beban tidak hilang, hanya berpindah ke pekerja," jelasnya. Ia menekankan, jika WFH ingin berkelanjutan, perlu ada penyeimbang seperti insentif listrik rumah tangga produktif atau subsidi internet.
Senada dengan Ronny, Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, mewanti-wanti potensi peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat WFH. Ia mencontohkan, pekerja yang WFH bisa saja lebih sering bepergian ke mal, kafe, atau mengantar jemput anak, yang semuanya membutuhkan energi.
"WFH di sisi lain bisa menambah konsumsi BBM jika pekerja malah ke luar rumah. Selain itu, akan terjadi pemindahan beban energi dari kantor ke rumah, berupa peningkatan konsumsi listrik yang sebagian digerakkan dengan pembangkit BBM dan gas juga," kata Ishak kepada Lahatsatu.com.
Ishak menekankan perlunya langkah jangka panjang untuk menghemat energi, seperti investasi pada transportasi umum, percepatan adopsi kendaraan listrik, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, penghematan energi dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.
