Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu sebagai respons terhadap kekhawatiran krisis energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hari Jumat menjadi opsi utama untuk pelaksanaan WFH ini, dengan tujuan utama menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Jika kita memilih hari Jumat, tentu akan ada penghematan BBM. Persentase penghematannya bisa berubah-ubah, tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Mantan Kepala LPS tersebut meyakinkan bahwa kebijakan WFH ini tidak akan berdampak negatif pada perekonomian nasional, asalkan diterapkan dengan pertimbangan yang matang. Sektor-sektor vital yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti pabrik dan pelayanan publik, tidak akan diwajibkan untuk menerapkan WFH.
"Untuk pabrik dan sektor lain yang memerlukan operasional berkelanjutan, WFH tidak harus diterapkan. Pelayanan publik juga akan tetap berjalan seperti biasa. Jadi, seharusnya tidak ada masalah jika hanya satu hari saja. Produktivitas secara keseluruhan tidak akan terganggu," jelasnya.
Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau perkembangan rencana penerapan WFH ini. Pengumuman resmi mengenai kebijakan ini akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Senada dengan Purbaya, Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan final mengenai WFH satu hari per minggu akan diumumkan dalam bulan ini. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk mengurangi konsumsi BBM di tengah tren kenaikan harga minyak global.
"Kebijakan WFH akan ditetapkan bulan ini. Masih ada waktu beberapa hari," pungkas Airlangga.
