Jakarta, Lahatsatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun. Angka ini setara dengan 40,46% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Terjadi peningkatan sebesar Rp 229,26 triliun dibandingkan posisi utang pada 30 September 2025 yang sebesar Rp 9.408,64 triliun.
Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menunjukkan bahwa mayoritas utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai Rp 8.387,23 triliun atau 87,02%. Sementara itu, sisanya berupa pinjaman sebesar Rp 1.250,67 triliun atau 12,98%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan rasio utang hingga 40% terhadap PDB tidak terlepas dari tekanan perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2025. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, yaitu 60% terhadap PDB.
Purbaya menambahkan bahwa penambahan utang merupakan strategi yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya krisis yang lebih dalam. "Kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Pemerintah berupaya untuk mengelola utang secara hati-hati dan memastikan penggunaannya efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
