Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis Jalan Trans Papua. Proyek yang telah dinantikan sejak tahun 2014 ini mengalami kendala serius, terutama terkait masalah keamanan di lapangan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, mengungkapkan bahwa gangguan keamanan, termasuk serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menjadi penghambat utama pembangunan jalan Trans Papua. Hal ini disampaikan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (21/7/2025).
"Kesulitan utama dalam pembangunan Trans Papua adalah masalah pengamanan. Kita semua tahu bahwa pembangunan jalan Istaka Karya, misalnya, menimbulkan korban," ujar Kristomei. "TNI memiliki kemampuan untuk membantu mengamankan proyek ini, tentu saja dengan dukungan dari Kementerian PU dan pemangku kepentingan lainnya."
Dukungan terhadap pembangunan Papua juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang dikeluarkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dengan adanya kerjasama antara Kementerian PU, TNI, dan berbagai pihak terkait, Kristomei optimistis proyek Jalan Trans Papua dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Kita harus optimis. Jika tidak, proyek ini tidak akan pernah selesai. Optimisme adalah kunci, dan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya," tegasnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menambahkan bahwa Kementerian PU dan TNI telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam pembangunan jalan akses, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah rawan seperti Papua dan Kalimantan.
"Ada 11 lokasi yang akan menjadi fokus kerjasama pembangunan jalan. Kami juga akan terus mengidentifikasi proyek-proyek lain di daerah 3T dan daerah rawan. Survei dan perhitungan akan dilakukan bersama, termasuk perkiraan anggaran yang dibutuhkan, yang akan dialokasikan dari APBN sesuai dengan kemampuan yang ada," jelas Roy.
Sebagai informasi tambahan, Pemerintah terus berupaya keras untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua. Proyek ini, yang telah dinanti sejak tahun 2014, mengalami berbagai kendala, termasuk gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Proyek Jalan Trans Papua merupakan pekerjaan rumah besar sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencananya, jalan ini akan membentang sepanjang 3.535 km, terbagi menjadi 2.465 km di Papua dan 1.070 km di Papua Barat. Saat ini, tinggal sekitar 16 km yang belum terselesaikan.
Pembangunan Trans Papua, termasuk ruas Jayapura-Wamena, telah lama terhambat akibat medan yang berat dan intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaian proyek terus mengalami penundaan, dari yang semula ditargetkan selesai pada tahun 2017, kemudian 2019, 2024, dan hingga kini belum juga rampung.
