lahatsatu.com – Sistem perlindungan sosial digital berbasis kecerdasan buatan atau AI diproyeksikan meluncur secara nasional pada rentang waktu Oktober hingga November 2026. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menegaskan keseriusan pemerintah dalam mentransformasi penyaluran bantuan sosial.
Luhut menjelaskan bahwa inisiatif ini telah melalui tahap uji coba di Banyuwangi dan kini cakupannya diperluas ke 42 kabupaten atau kota lainnya. Menurutnya, proses ini telah memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur permasalahan dalam digitalisasi berbasis AI di lingkungan pemerintahan Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan meninjau langsung proyek percontohan ini pada Juli mendatang.
Kunjungan Presiden Prabowo direncanakan berlangsung antara tanggal 6 hingga 9 Juli 2026. Lokasi peninjauan masih dalam pertimbangan, dengan opsi antara Surabaya, Banyuwangi, atau Bali. Sistem perlindungan sosial digital ini nantinya akan hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi, yang memfasilitasi pendaftaran bantuan sosial hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Hingga saat ini, tercatat hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar maupun mengajukan keberatan.
Terobosan ini membawa perubahan signifikan. Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini bisa rampung dalam hitungan menit. Selain itu, beban biaya yang sebelumnya mencapai Rp 150.000 bagi masyarakat, kini menyusut drastis menjadi hampir tanpa biaya. Luhut optimis bahwa pada Oktober-November, sistem ini akan diluncurkan secara nasional di 541 kabupaten, dengan target 80-90% sudah berjalan mulus hingga akhir tahun.
Penerapan sistem ini diharapkan mampu menghadirkan data yang jauh lebih presisi bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial. Data yang terkumpul tidak hanya akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan juga dapat menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah lainnya.
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran ini diproyeksikan membuka potensi penghematan belanja sekitar Rp 170 hingga Rp 260 triliun, atau setara dengan US$ 10-15 miliar. Angka tersebut merupakan perkiraan strategis dan belum terealisasi, serta sangat bergantung pada kualitas data dan keberhasilan perluasan implementasi. Setiap perubahan data wajib memiliki rekam jejak audit yang jelas.
Program ambisius ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), yang juga diketuai oleh Luhut. Berbagai instansi terlibat, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, serta pimpinan instansi yang menangani kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi.
