Jakarta – Pemerintah tengah berupaya keras menyeimbangkan neraca keuangan negara di tengah gejolak ekonomi global. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyusun rencana efisiensi anggaran, dengan target menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3%.
Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya tensi di Timur Tengah yang berimbas pada melonjaknya harga minyak dunia. Namun, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak memangkas anggaran program-program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Pemerintah beranggapan bahwa program-program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk kemajuan bangsa.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memperkirakan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun. Hal ini disebabkan oleh asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2026 yang berada di kisaran US$ 70 per barel, sementara harga saat ini telah mencapai US$ 100 per barel. Setiap kenaikan US$ 1 per barel di atas asumsi tersebut berpotensi menambah belanja subsidi hingga Rp 7 triliun.
Tauhid menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja berdasarkan skala prioritas. Menurutnya, anggaran program Kementerian/Lembaga dapat menjadi prioritas pertama untuk diefisiensikan. Jika langkah ini tidak mencukupi, barulah pemangkasan program-program prioritas Presiden dapat dipertimbangkan.
Namun, jika pemerintah tetap ingin mempertahankan anggaran program MBG dan Kopdes, Tauhid menyarankan untuk memperketat penyaluran bahan bakar subsidi. Dengan demikian, subsidi yang dikeluarkan dapat lebih tepat sasaran dan menekan potensi pembengkakan anggaran.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memiliki pandangan yang lebih pesimistis. Ia memperkirakan bahwa eskalasi di Timur Tengah dapat menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 340 triliun jika harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 90-120 per barel.
Menurut Bhima, pembengkakan anggaran ini tidak akan dapat ditutupi tanpa memangkas program prioritas seperti MBG. Ia berpendapat bahwa program ini memakan anggaran belanja negara yang sangat besar. Jika pemerintah memaksakan untuk tidak memangkas program MBG dan Kopdes, Bhima khawatir defisit akan semakin melebar dan mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. Konsekuensinya bisa berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya daya beli masyarakat.
