Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Proyek tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta hingga Gresik ini diproyeksikan sebagai solusi untuk mengatasi ancaman banjir dan abrasi di wilayah pesisir utara Jawa.
"Giant Sea Wall adalah program infrastruktur besar Presiden Prabowo, terutama di bagian Jakarta. Sebab, penurunan muka tanah di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan," ujar Doddy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (30/10).
Giant Sea Wall di Jakarta dirancang sebagai proyek percontohan untuk pembangunan tanggul laut serupa di wilayah lain. Namun, Doddy mengakui bahwa anggaran untuk konstruksi Giant Sea Wall pada tahun depan terbatas.
"Sebagian besar pendanaan terkait pembangunan Giant Sea Wall akan mengandalkan pihak swasta," ungkap Doddy. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran pembangunan infrastruktur akan dialokasikan untuk sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
Proyek Giant Sea Wall di Jakarta dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama dimulai dengan pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta. Fase kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) di sisi barat pesisir utara Jakarta, harus diselesaikan sebelum tahun 2030. Fase ketiga, pembangunan tanggul laut di sisi timur pesisir utara Jakarta, dijadwalkan selesai sebelum tahun 2040. Jika laju penurunan tanah masih terjadi setelah tahun 2040, konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.
Menko Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa kerugian ekonomi akibat banjir di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun, dan diperkirakan akan meningkat hingga Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan. Estimasi kebutuhan anggaran untuk fase pertama proyek Giant Sea Wall mencapai Rp 164,1 triliun, yang akan dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
