Jakarta, Lahatsatu.com – Keberadaan tanggul beton yang membentang di perairan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan tajam setelah viral di media sosial. Para nelayan setempat mengeluhkan bahwa struktur tersebut menghambat aktivitas mereka, memaksa mereka untuk mengambil rute yang lebih panjang dalam mencari nafkah.
Menanggapi kehebohan ini, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa tanggul beton tersebut bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang selama ini direncanakan.
"Bukan proyek tanggul laut raksasa," ujar Pung Nugroho Saksono kepada Lahatsatu.com, Rabu (10/9/2025).
Lebih lanjut, Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa tim dari PSDKP telah melakukan pemeriksaan terkait keberadaan tanggul tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan di kawasan tersebut telah mengantongi izin yang diperlukan, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Meski demikian, Pung Nugroho Saksono belum bersedia mengungkap secara detail tujuan pembangunan tanggul beton tersebut.
"Itu sudah diperiksa oleh Tim PSDKP dan sudah ada izin PKKPRL," imbuhnya.
Keluhan nelayan terkait tanggul ini mencuat melalui sebuah video berdurasi 1 menit 9 detik yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat tanggul beton memanjang di pesisir Cilincing, menghalangi jalur yang biasa dilalui nelayan.
"Tanggul beton di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas, ini kurang lebih ada dua hingga tiga kilometer panjangnya. Jadi awalnya perlintasan nelayan, sehingga nelayan kesulitan lagi untuk mencari ikan, dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ungkap seorang warga dalam video tersebut.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menyatakan bahwa pembangunan tanggul beton di Cilincing bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan berada di bawah otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Itu adalah kewenangan dari KKP. Perizinan terkait itu menjadi kewenangan KKP," kata Chico Hakim kepada wartawan.
Chico Hakim menambahkan bahwa lokasi tanggul berada di sekitar kawasan Pelabuhan Marunda, sehingga pihak pengelola pelabuhan memiliki informasi yang lebih detail mengenai perizinan dan tujuan pembangunan tanggul tersebut.
"Karena ini kewenangan pusat yang dikelola oleh Pelabuhan Marunda. Jadi silakan tanyakan kepada pengelola Pelabuhan. Pengelolaannya adalah PT itu," pungkasnya.
