lahatsatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap agenda kemandirian energi nasional. Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Presiden secara khusus menanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan penggunaan bahan bakar campuran etanol dengan kadar yang lebih tinggi, mulai dari E20 hingga mencapai E50.
Menanggapi instruksi langsung dari kepala negara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Bahlil mengungkapkan bahwa langkah strategis untuk mewujudkan penggunaan bioetanol tersebut sudah mulai disusun secara matang.
"Bapak Presiden menanyakan kesiapan mengenai implementasi E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita, bahkan hingga target E20 sampai E50," ujar Bahlil saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa kunci utama dari keberhasilan program bioetanol ini terletak pada kolaborasi lintas sektoral. Kementerian ESDM tidak bisa berjalan sendiri dalam menyiapkan transisi energi ini. Dibutuhkan sinergi yang sangat kuat dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan baku di sektor hulu. Tanpa pasokan bahan baku yang stabil dari sektor pertanian, ambisi penggunaan etanol tinggi akan sulit tercapai.
"Kami sudah menyiapkan rencana strategis (renstra) bersama Menteri Pertanian. Sebab, sektor hulu ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian dengan ESDM," tambah Bahlil.
Selain fokus pada pengembangan etanol, pemerintah juga berkomitmen penuh untuk melanjutkan program biodiesel 50% atau yang dikenal dengan istilah B50. Langkah ini dianggap sebagai benteng pertahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Dengan memperbanyak penggunaan bahan bakar nabati, Indonesia diharapkan dapat menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani neraca perdagangan.
Menurut Bahlil, ketergantungan pada impor energi sangat berisiko mengingat konflik global yang bisa terjadi kapan saja. "Mengenai B50, kita tetap pertahankan. Ini berkaitan dengan kondisi geopolitik global yang arahnya tidak pernah kita ketahui secara pasti," tegasnya.
Tak hanya soal jenis bahan bakar, pemerintah juga tengah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk memperkuat cadangan energi nasional. Salah satu rencana besarnya adalah pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah di berbagai titik strategis, khususnya di wilayah Sumatra.
Pembangunan fasilitas penyimpanan ini bertujuan agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat saat terjadi gangguan pasokan global. Pemerintah menargetkan kapasitas penyimpanan minyak mentah dapat mencukupi kebutuhan nasional untuk jangka waktu yang lebih lama.
"Kami akan membangun storage di beberapa wilayah di Sumatra. Tujuannya, ketika kita melakukan impor minyak mentah (crude), kita memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Saat ini kita ingin target cadangan bisa mencapai 60 hari, meningkat dari sebelumnya yang hanya sekitar 20 hari," pungkas Bahlil.
