lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil langkah berani dengan merencanakan pemangkasan kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun mendatang. Kebijakan drastis ini diambil sebagai respons strategis terhadap kondisi pasar global yang tengah mengalami tekanan akibat melimpahnya pasokan nikel di pasar internasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk menyeimbangkan kembali mekanisme permintaan dan penawaran (supply and demand). Saat ini, dunia tengah menghadapi ancaman oversupply atau kelebihan pasokan yang berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas nikel di pasar global.
Berdasarkan data terkini, harga nikel dunia dilaporkan telah merosot hingga berada di bawah angka US$ 16.000 per metrik ton. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi nasional yang sangat bergantung pada ekspor mineral tersebut. Bahlil menegaskan bahwa pengendalian suplai melalui instrumen RKAB adalah satu-satunya jalan untuk menjaga nilai ekonomi nikel tetap kompetitif.
"Strategi untuk mengendalikan suplai dan permintaan lewat RKAB untuk nikel harus dilakukan. Saya yang bertanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Tidak perlu ragu-ragu, meskipun saya tahu pasti akan banyak pihak yang memprotes keputusan ini," tegas Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).
Lebih lanjut, Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan peringatan keras kepada para pelaku industri, baik di sektor hulu maupun hilir. Ia mengimbau agar perusahaan-perusahaan tidak melakukan produksi secara berlebihan atau "jor-joran" di tengah kondisi harga yang tidak menentu.
Menurutnya, jika produksi terus dipacu tanpa kendali saat harga rendah, negara lain dapat memanfaatkan situasi tersebut. Negara-negara tertentu dikhawatirkan akan menampung barang setengah jadi dengan harga murah hanya untuk dijadikan cadangan, lalu menunggu harga melonjak sebelum akhirnya menguasai pasar kembali.
Bahlil juga menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia memberikan perbandingan antara nikel dengan komoditas kelapa sawit. Jika sawit adalah komoditas yang bisa ditanam kembali melalui proses replanting, nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
"Kalau sawit, setiap tahun berbuah dan bisa ditanam kembali. Tapi apakah nikel bisa berbuah di dalam tanah? Jika sudah diambil dan habis, maka selesai. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan sangat bijaksana demi kepentingan generasi mendatang," tambahnya.
Senada dengan Menteri Bahlil, Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengonfirmasi bahwa Kementerian ESDM memang tengah menyiapkan skema pemangkasan kuota produksi tersebut untuk tahun depan. Meski demikian, pihak kementerian belum merinci secara detail berapa persentase pengurangan yang akan diterapkan pada setiap perusahaan tambang. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan lebih ketat dalam mengawasi ritme produksi mineral strategis nasional.
